Kontroversi Kartu Sakti sang Presiden Jokowi / Joko Widodo

Semakin hari, kartu sakti Presiden Jokowi semakin menimbulkan kontroversi. Banyak pihak yang menuding bahwa kartu sakti tersebut adalah hanya pencitraan. Ya, pencitraan! Disaat Dewan Perwakilan Rakyat sedang sibuk membuat tandingan. Perhatian masyarakat juga tertuju pada kartu sakti ini. Simpang siur dana juga banyak dipermasalahkan berbagai kalangan.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan peluncuran kartu tersebut karena kartu tersebut diperuntukkan membantu masyarakat. Hanya yang jadi persoalan dan saat ini ramai diperdebatkan adalah darimana anggaran untuk ke 3 kartu tersebut. Banyak pendapat mengenai sumber anggaran kartu sakti ini. Ada yang berpendapat bahwa sumber dana tersebut berasal dari APBN 2014 namun adapula yang berpendapat dananya bukan dari APBN tetapi CSR(corporate social responsibility) dari BUMN.

Yang disebut kartu sakti yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah Nama untuk Program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN). Jadi, KIS adalah program sementara BPJS Kesehatan adalah badan yang ditugaskan untuk menjalankan program tersebut. Kemudian Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah Program yang secara total menyasar 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia ini berbentuk pemberian uang tunai .Tujuan dari program Indonesia Pintar ini adalah menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, di tingkat dasar dan menengah. Program ini juga mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa putus sekolah agar kembali bersekolah. Sehingga program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal/Wajib Belajar 12 Tahun. Dan yang terakhir Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah pengganti KPS, berfungsi sebagai penanda keluarga kurang mampu, Setiap kepala keluarga akan mendapat KKS dan 1 SIM card untuk diaktifkan pada HP yang mereka miliki. Nomor telepon di SIM tersebut juga berfungsi ganda sebagai nomor rekening untuk penyaluran Simpanan Keluarga Sejahtera (KKS). dimana Kartu ini akan diisi setiap 2 bulan.

Demikian penjelasan mengenai kesaktian ketiga kartu tersebut. Tentu saja karena peluncuran yang terbilang begitu cepat memang mengundang segudang pertanyaan public. ‘kesaktian’ ketiga kartu inibelum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat tetapi kontroversi soal pendanaan kartu ini sudah menebar kemana-mana baik dimedia massa maupun social.. Apakah tidak ada unsur KKN atau ini merupakan bentuk pengalihan kemarahan masyarakat terhadap kenaikan BBM yang sedang dalam issue. Apapun kontroversi yang sedang bergulir jelas harapan seluruh masyarakat adalah semoga saja kartu ini bermanfaat sebagaimana tujuan peluncuran kartu ini tanpa ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi, sehingga tidak membuang-buang anggaran yang memakan dana triliyunan ini. Dan tentu saja semoga kartu ini betul-betul “sakti” dalam membantu masyarakat yang membutuhkan kesaktiannya.